Analisis Hotspot 1 Agustus s.d. 28 September 2019:

Hotspot Kebanyakan Dalam Kawasan Hutan, Perlu Peta Rawan Kebakaran dan Saatnya Restrukturisasi KLHK

Jakarta, 29 September 2019—Kebakaran hutan dan gambut tahun 2015 ternyata bukan kebakaran hebat yang terakhir. Empat tahun setelahnya, setelah pemerintah menghabiskan anggaran triliunan, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan, bencana kebakaran hadir kembali.

Auriga telah menganalisa sebaran titik panas (hotspot) pada tingkat kepercayaan >80%, atau hampir bisa dipastikan sebagai api. Yang terjadi pada rentang waktu utama kebakaran sejauh ini, yakni 1 Agustus s.d

28 September 2019. Data hotspot ini diperoleh dari NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System www.firms.modaps.eosdis.nasa.gov). Hotspot tersebut kemudian ditumpangsusunkan (overlay) dengan peta peruntukan dan penggunaan lahan, seperti kawasan hutan, non-kawasan hutan atau secara tata ruang disebut sebagai areal penggunaan lain (APL), kesatuan hidrologis gambut (KHG), dan wilayah konsesi kehutanan dan perkebunan.

Pada periode 1 Agustus s.d 28 September 2019, tercatat terdapat 19.853 hotspot (>80%) di Indonesia. Sebanyak 66% (13.069 hotspot) berada di kawasan hutan. Sementara sisanya (6.784 hotspot) berada di APL. Dengan demikian, dapat dikatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan lembaga yang paling pantas dimintai pertanggungjawabannya terhadap kehadiran hotspot tersebut.

Lima provinsi teratas dengan sebaran hotspot terbanyak, secara berturut, adalah Kalimantan Tengah (6.332 hotspot), Kalimantan Barat (3.782 hotspot), Jambi (2.837 hotspot), Sumatera Selatan (1.985 hotspot) dan Riau (1.950 hotspot). Kelima provinsi ini mewakili 85% dari total hotspot se-Indonesia pada 1 Agustus s.d 28 September 2019.

Jika hotspot di dalam kawasan hutan tersebut ditilik lebih jauh, hutan produksi mendominasi keberadaan hotspot, yakni 9.405 hotspot—hutan tanaman industri atau HTI (1.947 hotspot), penebangan selektif atau HPH (1.597 hotspot), tidak dibebani izin (4.791 hotspot), dan perkebunan (1.061 hotspot). Disusul hutan lindung yang memiliki 2.201 hotspot, dan kawasan konservasi sebanyak 1.463 hotspot. Dari sebaran tersebut, sekitar 66% hotspot yang tersebar di kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab langsung KLHK.

Bila ditilik berdasarkan pengusahaan lahan, sebanyak 7.343 hotspot (37%) berada dalam konsesi (hutan tanaman industri atau HTI, penebangan selektif atau HPH, dan perkebunan sawit). Dari total hotspot di dalam konsesi tersebut, sebanyak 48% hotspot berada di konsesi kehutanan, yakni HTI dan HPH.

Overlay sebaran hotspot dengan wilayah KHG menunjukkan hotspot baik di dalam kawasan hutan maupun di APL kebanyakan berada pada KHG. Total hotspot di KHG berjumlah 13.531 hotspot. Dari 13.069 hotspot dalam kawasan hutan, 9.295 hotspot di antaranya berada di wilayah KHG. Sementara di APL, dari keseluruhan 6.784 hotspot, 4.236 di antaranya merupakan KHG. Lagi-lagi, KLHK patut dipertanyakan karena selama ini tidak transparan mengenai rencana restorasi di dalam kawasan hutan dan revisi rencana/peta kerja perusahaan kehutanan di area prioritas restorasi gambut.¹.

Lantas bagaimana dengan capaian restorasi ekosistem gambut? Hasil tumpang susun dengan peta lokasi prioritas restorasi ekosistem gambut, justru lebih mengejutkan. Lokasi ini harusnya sudah dan dalam proses pemulihan pasca kebakaran 2015. Kenyataannya, dari total 13.531 hotspot di wilayah KHG, 11.558 (85%) di antaranya tersebar di lokasi prioritas restorasi gambut. Dari jumlah hotspot di area prioritas restorasi gambut tersebut, 8.228 hotspot (71%) tersebar di kawasan hutan dan sisanya di APL.

Fakta ini mengkhawatirkan mengingat KLHK sendiri baru saja menerbitkan Peraturan Menteri LHK P.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut yang justru mengurangi proteksi terhadap hidrologis gambut.² Dengan aturan itu, eksploitasi di lahan gambut memiliki pembenaran untuk diperluas, sehingga meningkatkan kondisi pemungkin (enabling condition) kebakaran lahan gambut di masa mendatang.

Menyikapi hasil analisis di atas, Auriga merekomendasikan:

  1. KLHK membuat peta rawan api, dan melakukan antisipasi saat sebelum kemarau dan siaga pada saat kemarau di area-area rawan api tersebut;
  2. Restrukturisasi dan reposisi kelembagaan pengelolaan kawasan hutan sehingga memastikan keberadaan staf di lapangan (karena saat ini staf KLHK kebanyakan berada di Jakarta dan atau ibukota provinsi/kabupaten, bukan bertugas di dalam kawasan hutan);
  3. Revisi P.10/2019 sehingga pengelolaan dan proteksi gambut kembali berdasarkan satuan hidrologi;
  4. Buka akses publik terhadap restorasi gambut di HTI, dan juga terhadap revisi RKU/RKT HPH/H

***

Narahubung:
Syahrul Fitra (Direktur Komunikasi AURIGA)
syahrul@auriga.or.id

¹Koalisi Anti Mafia Hutan, Oktober 2018, Mengundang Bencana Kebakaran Datang Lagi? Tidak Transparannya KLHK dan Perusahaan HTI Perihal Rencana Restorasi Gambut
http://pasopatiproject.id/klhk-dan-perusahaan-hti- tidak-transparan-perihal-rencana-restorasi-gambut/

² Eyes on the Forest, Agustus 2019, Kebakaran Gambut Masih Menghantui, Restorasi Gambut Sudah Sejauh Mana? Pemerintah Tampaknya Ingin Balik Ke Masa Sebelum 2015 Dan Tidak Tegas Dalam Restorasi Gambut Di Konsesi HTI https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Laporan_EoF_(Agu2019)_Kebakaran_gambut_masih_ menghantui_restorasi_sejauh_mana.pdf