Perlindungan Gambut Bukan Alasan Untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land swap Berpotensi Deforestasi Dari Aceh Hingga Papua
Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis spasial alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Laksanakan Perpres 13/2018: Sinar Mas Grup Segera Umumkan Beneficial Owner Setiap Perusahaan Yang Terafiliasi Dan Terkait Dengannya
Koalisi Anti-Mafia Hutan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas setelah terungkapnya dugaan praktek kepemilikan/kepengurusan atas-nama (nominee structures) antara perusahaan pemasok kayu dengan industri Asia Pulp & Paper (APP) dan atau Sinar Mas Grup. Melalui laporan berjudul Tapi, Buka Dulu Topengmu, Koalisi Anti-Mafia Hutan mengungkap adanya indikasi keterkaitan erat antara 24 perusahaan pemasok kayu yang dinyatakan sebagai “mitra indepenen” oleh APP dengan Sinar Mas Grup, konglomerasi induk APP. Laporan tersebut juga membedah struktur kepemilikan grup usaha kehutanan di dalam Sinar Mas Grup yang diduga kuat mengalir jauh hingga ke perusahaan-perusahaan di negara-surga-pajak (offshore jurisdiction).
Muara Sungai Landak, perusahaan HTI terhubung dengan APP, terindikasi tebang hutan alam bergambut di Kalimantan Barat
Muara Sungai Landak, perusahaan HTI terhubung dengan APP, terindikasi tebang hutan alam bergambut di Kalimantan Barat Peta deforestasi dan gambar drone lahan konsesi HTI PT Muara Sungai Landak di Kalimantan Barat, dipotret pada rentang
Analisis Spasial Terhadap Area-Area Potensi Land Swap Yang Berisiko Deforestasi (Hampir 1 Juta Hektar)
Update @20180425: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mempublikasi Lampiran Peta Arahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan (selanjutnya
Berita buruk bagi lingkungan: berkomplotnya mafia peradilan dengan korporasi perusak hutan?
Analisis terhadap putusan-putusan Kallista Alam Jakarta, 6 Mei 2018— Hukum di Negeri ini seperti telah jauh dari tujuannya, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Setidaknya hal ini dapat merujuk pada Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Anti Mafia Hutan
Anti Mafia Tambang
Anti Mafia Sawit
Anti Mafia Peradilan
Tentang Pasopati Project
Pasopati Project dirancang sebagai sebuah situs yang menampilkan informasi, data, dan analisis isu-isu kehutanan, persawitan, dan pertambangan. Situs ini fokus menyampaikan suara kritis pada tema-tema tersebut di atas, termasuk mengenai pelakunya dan kebijakan-kebijakan terkait.
Pasopati Project didedikasikan untuk mencapai salah satu tujuan Auriga, yakni mengeliminir aksi-aksi destruktif terhadap sumberdaya alam.
Situs ini dikelola oleh Auriga. Namun demikian ekspose-ekspose tertentu dalam situs ini dilakukan bersama jejaring.