Mengundang Bencana Kebakaran Datang Lagi?

Tidak Transparannya KLHK dan Perusahaan HTI Perihal Rencana Restorasi Gambut

 

Oktober 2018. Auriga mengirim surat permintaan data ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat yang meminta data revisi rencana kerja usaha (RKU) dan rencana kerja tahunan (RKT) izin-izin hutan tanaman (HTI) yang ada di gambut.

 

permohonan informasi yang Saudara ajukan sedang dalam proses tindak lanjut untuk dimintakan ke unit terkait dan akan segera kami sampaikan ,”

KLHK kepada Auriga (17 Oktober 2018)

Februari 2019, lima bulan kemudian. Tidak ada informasi apapun yang diberikan KLHK.

Sebelumnya, Februari 2017, KLHK menetapkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Seluruhnya 24,7 juta hektar. Hanya 49,8% sebagai zona fungsi budidaya. Selebihnya, zona fungsi lindung gambut.

Namun begitu, setelah meng-overlay peta tersebut, Koalisi Anti Mafia Hutan menemukan bahwa banyak zona fungsi lindung gambut tersebut merupakan area-area yang telah dibuka dan dikeringkan untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI), terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dan ini didominasi oleh 2 grup raksasa HTI, yakni Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL).

HTI Pemasok APP di lahan gambut

Sumber: Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016; APP supplier list on company sustainability website; SK Menteri LHK No 130/2017; Peta gambut Kementerian Pertanian tahun 2011.

HTI Pemasok APRIL di lahan gambut

Sumber: Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016; APP supplier list on company sustainability website; SK Menteri LHK No 130/2017; Peta gambut Kementerian Pertanian tahun 2011.

Terhadap HTI yang areal kerjanya masuk dalam fungsi lindung ekosistem gambut, diwajibkan merevisi rencana kerja usaha (RKU) dan rencana kerja tahunan (RKT). Di dalamnya akan disebutkan rencana penebangan, dan juga rencana restorasi gambut yang ada di dalamnya. Tentu akan sekalian dengan peta-petanya. Proses ini berlangsung sejak 2017.

“KLHK dan BRG Pulihkan 4 Juta Ha Gambut,” demikian judul siaran pers KLHK pada 29 Januari 2019. Tapi, tanpa merinci dimana saja pemulihan itu terjadi. Tidak juga menyertakan peta sama sekali.

Lalu, bagaimana publik bisa memastikan kebenaran klaim sepihak seperti itu?

Pemerintah semestinya belajar dari bencana kebakaran 2015. Ketertutupan pemerintah mengenai izin-izin usaha, terutama di gambut, menjadi salah satu penyebab besarnya bencana yang terjadi. Akibatnya, 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar, mengakibatkan kerugian hingga Rp 221 triliun. Banyak penduduk bahkan dievakuasi!

Tidak transparannya KLHK, justru seperti mengundang bencana datang lagi. Selain itu, proses restorasi yang tertutup ini rentan terhadap tindakan-tindakan transaksional dan korupsi.

Agar bencana kebakaran hutan dan lahan tak terulang, Koalisi Anti Mafia Hutan merekomendasikan:

  1. Pemerintah (KLHK dan BRG) dan atau perusahaan HTI yang terimbas kebijakan perlindungan ekosistem gambut agar mempublikasi revisi rencana kerja usaha (RKU) dan rencana kerja tahunan (RKT), yang mencakup rencana pengelolaan dan pemulihan ekosistem gambut di dalamnya;
  2. KLHK mencabut kebijakan lahan pengganti (land swap policy);
  3. APP dan APRIL dan perusahaan-perusahaan HTI lainnya untuk mempublikasi data dan peta hutan tanaman saat ini (existing plantation);
  4. APP dan APRIL menyusun (dan mempublikasi) semua pemasoknya yang berasal dari areal gambut dan menghentikan seluruh penggunaan kayu serat dari areal gambut yang telah dikeringkan, dan juga rencana keluar sepenuhnya dari fungsi lindung gambut.
Laporan selengkapnya…