Deforestasi di Konsesi PT Fajar Surya Swadaya (Djarum Group) Kalimantan Timur

Sumber: 1. Penutupan Lahan 2000 dan 2015. Dapat dilihat pada situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm; 2. Peta kehilangan tutupan tegakan (tree cover loss) oleh Hansen et al. 2013. “High-Resolution Global

Beli Kayu Deforestasi Djarum Group di Kalimantan Timur, APP dan APRIL Langgar Komitmen Zero Deforestation

5 Agustus 2018. Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) masih membeli kayu dari perusahaan yang menebang hutan alam, sebagaimana terlihat dalam laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri yang

Perlindungan Gambut Bukan Alasan Untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land swap Berpotensi Deforestasi Dari Aceh Hingga Papua

Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis spasial alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Laksanakan Perpres 13/2018: Sinar Mas Grup Segera Umumkan Beneficial Owner Setiap Perusahaan Yang Terafiliasi Dan Terkait Dengannya

Koalisi Anti-Mafia Hutan mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas setelah terungkapnya dugaan praktek kepemilikan/kepengurusan atas-nama (nominee structures) antara perusahaan pemasok kayu dengan industri Asia Pulp & Paper (APP) dan atau Sinar Mas Grup. Melalui laporan berjudul Tapi, Buka Dulu Topengmu, Koalisi Anti-Mafia Hutan mengungkap adanya indikasi keterkaitan erat antara 24 perusahaan pemasok kayu yang dinyatakan sebagai “mitra indepenen” oleh APP dengan Sinar Mas Grup, konglomerasi induk APP. Laporan tersebut juga membedah struktur kepemilikan grup usaha kehutanan di dalam Sinar Mas Grup yang diduga kuat mengalir jauh hingga ke perusahaan-perusahaan di negara-surga-pajak (offshore jurisdiction).

Muara Sungai Landak, perusahaan HTI terhubung dengan APP, terindikasi tebang hutan alam bergambut di Kalimantan Barat

Muara Sungai Landak, perusahaan HTI terhubung dengan APP, terindikasi tebang hutan alam bergambut di Kalimantan Barat Peta deforestasi dan gambar drone lahan konsesi HTI PT Muara Sungai Landak di Kalimantan Barat, dipotret pada rentang

Analisis Spasial Terhadap Area-Area Potensi Land Swap Yang Berisiko Deforestasi (Hampir 1 Juta Hektar)

Update @20180425: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mempublikasi Lampiran Peta Arahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan (selanjutnya

KLHK Publish Peta Land Swap  

(Update 5 April 2018)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mempublikasi Lampiran Peta Arahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4732/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/9/2017 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan (selanjutnya disebut SK 4732) di website resmi KLHK. Sayangnya, peta tersebut berskala kecil, yakni 1:500.000, sementara sebagaimana menurut Badan Informasi Geospasial dalam publikasinya berjudul Skala Peta Operasional Mempercepat Pengukuhan Kawasan Hutan (2015:109) peta operasional untuk pengukuhan kawasan hutan dan kegiatan alokasi ruang lainnya minimal berskala 1:50.000.

Koalisi Anti Mafia Hutan mengapresiasi langkah positif KLHK yang telah mempublikasi peta arahan tersebut. Namun, sebagaimana pernyataan sebelumnya tetap meminta KLHK agar mempublikasikan juga peta operasional lahan pengganti (land swap) tersebut.

Terhadap Lampiran Peta Arahan tersebut, Koalisi Anti Mafia Hutan saat ini sedang menganalisisnya lebih sebagai pelengkap terhadap analisis sebelumnya. Hasil analisis ini akan dipublikasikan segera di http://pasopatiproject.id/land-swap-hti-monitoring/.